BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang
Kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan
perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal
dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran
pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan
moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat
sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor
perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri.
Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam
menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Krisis
global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana
ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap
perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin
suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga
sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu
justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas,
sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal.
Menurut
Mohamad Ikhsan, (http://majalah.tempointeraktif.com) negara-negara yang
tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong
lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik
bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan
fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya
sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama di negara
berkembang.
1.2. Rumusan
masalah
Dari latar belakang di atas dapat di
buat beberapa rumusan masalah yaitu antar lain:
- Definisi kebijakan fiskal (fiskal policy)
- Definisi kebijakan moneter
- Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter
1.3. Tujuan
Pembahasan
1. Agar lebih memahami definisi
dari kebijakan fiskal
2. Agar lebih memahami tentang
kebijakan moneter
3. Serta mempermudah pembaca memahami
hubungan kebijakan fiskal dan moneter
BAB II
POKOK PEMBAHASAN
2.1 Definisi
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan
Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan
dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan
dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan
Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada sektor rumah tangga(RTK),
dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh
perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa,
dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah
rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan
berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia
Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri
untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada sektor perusahaan, kegiatan
ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan
produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan
memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden,
sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan
membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah.
Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas
produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor pemerintah, kegiatan
ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran
pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan
dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah membeli produk dari
perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia
Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia
internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan
untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya
kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang sedang dilanda
krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana
Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju
inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan
tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar
negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa
dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu
kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target
inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar.
Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke
arah makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi ekonomi negara Indonesia
pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan
kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa.
Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos
yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini
berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini
diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar
keuangan internasional.
Pengaruh krisis ekonomi pada
kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia,
sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran
2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh
peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski
sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan
penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi
kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil
menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.
Dari semua unsure APBN hanya
pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur
oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian
nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan
masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar
tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) /
Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan
pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna
memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan
ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) /
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan
pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.
Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi
yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan
permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran
berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan
pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian
anggaran serta meningkatkan disiplin.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil
pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah
pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat
pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
2.2
Definisi Kebijakan Moneter (monetary
policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha
dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta
terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Dengan kata lain,Kebijakan moneter
adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu
negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang
atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada
hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana
uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan
berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil
seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan
pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana
ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan
bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang
beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai
kebijakan gol).
Adalah penting bagi para pembuat
kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen
dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan berkomitmen untuk
menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga di masa depan lebih
rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama
sekali berbeda, misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi
adaptif ).
Jika seorang karyawan berharap harga
akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak upah dengan upah yang tinggi
untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena itu, harapan upah yang lebih rendah
tercermin dalam perilaku penetapan upah antara karyawan dan majikan (upah lebih
rendah karena harga diharapkan lebih rendah) dan karena upah tersebut
sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull inflasi karena karyawan menerima
upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi karena majikan membayar
kurang dari upah.
Untuk mencapai tingkat inflasi
rendah, pembuat kebijakan harus memiliki pengumuman kredibel, yaitu agen-agen
swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan masa
depan yang sebenarnya. Jika pengumuman tentang target inflasi yang rendah tingkat
dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan
mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan
inflasi akan meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan permintaan
konsumen ( demand pull inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost push
inflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh karena itu, jika pengumuman
seorang pembuat kebijakan tentang kebijakan moneter yang tidak dapat dipercaya,
kebijakan tidak akan memiliki efek yang diinginkan.
Jika pembuat kebijakan percaya bahwa
agen-agen swasta mengantisipasi inflasi yang rendah, mereka memiliki insentif
untuk mengadopsi kebijakan moneter ekspansionis (dimana manfaat marjinal
meningkatkan output ekonomi melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan
asumsi agen-agen swasta memiliki ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para
pembuat kebijakan memiliki insentif ini. Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu
bahwa jika mereka mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakan ekspansionis
akan diadopsi yang menyebabkan peningkatan inflasi. Akibatnya, (kecuali para
pembuat kebijakan dapat membuat pengumuman inflasi yang rendah mereka
kredibel), agen-agen swasta mengharapkan inflasi yang tinggi. antisipasi ini
dipenuhi melalui harapan adaptif (perilaku upah-setting), maka, ada inflasi
yang lebih tinggi (tanpa manfaat produksi meningkat). Oleh karena itu, kecuali
pengumuman kredibel dapat dibuat, kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal.
Pengumuman dapat dilakukan kredibel
dalam berbagai cara. Salah satunya adalah untuk mendirikan bank sentral yang
independen dengan target inflasi yang rendah (tapi tidak ada target output).
Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah karena sudah
diatur oleh badan independen. Bank-bank sentral dapat diberikan insentif untuk
memenuhi target (misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepala
bank) untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan
kebijakan. Reputasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter.
Tapi gagasan reputasi tidak harus bingung dengan komitmen.
Sementara bank sentral mungkin
memiliki reputasi baik karena kinerja yang baik dalam melakukan kebijakan
moneter, bank sentral yang sama tidak mungkin telah memilih bentuk komitmen
tertentu (seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi). Reputasi
memainkan peran penting dalam menentukan berapa pasar percaya pengumuman
komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua konsep tidak boleh
berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah ekspektasi rasional, tidak perlu
bagi pembuat kebijakan untuk telah menetapkan reputasi melalui tindakan
kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin
berasal sepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang profesional , pernyataan publik,
dll
Bahkan telah berpendapat bahwa
untuk mencegah beberapa patologi terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan
kebijakan moneter (inflasi berlebihan tertentu), kepala bank sentral harus
memiliki kebencian yang lebih besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada
rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank sentral tertentu tidak perlu terikat
pada kinerja masa lalu, melainkan untuk pengaturan kelembagaan tertentu bahwa
pasar dapat digunakan untuk membentuk ekspektasi inflasi.
Meskipun sering diskusi kredibilitas
yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang tepat dari kredibilitas
jarang didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut dapat berfungsi untuk
memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling menguntungkan. Misalnya,
kemampuan untuk melayani kepentingan umum adalah salah satu definisi dari
kredibilitas sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu
bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara semua orang
setuju kemungkinan besar bank sentral tidak boleh berbohong kepada publik,
perselisihan luas ada di bagaimana bank sentral dapat melayani kepentingan
publik. Oleh karena itu, kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya
bahwa mereka mendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar
mendukung lain.
2.2.1
Jenis-jenis kebijakan moneter
Dalam prakteknya, untuk menerapkan
semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi
jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan
membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi
pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang
dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan
fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan oleh
otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar
lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
1.
Inflasi penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga
inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen ,
dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian
berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan
adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama
lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga
tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.
Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu
menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga
dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga
biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan.
Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan
terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi
dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang
ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut
aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan
dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B.
Taylor dari Universitas Stanford .
Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan
moneter ini dipelopori di Selandia Baru. Hal ini saat ini digunakan di
Australia, Brazil, Kanada, Chile, Kolombia, yang Republik Ceko, Selandia Baru,
Norwegia, Islandia, Filipina, Polandia, Swedia, Afrika Selatan, Turki, dan
Inggris .
2.
Harga Penargetan Tingka
Harga penargetan tingkat mirip
dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas
atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada
tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari
waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang
masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang
terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan
dalam tahun berjalan dan masa depan.
3.
Agregat Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara
menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah
uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari
uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan
moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.
Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara
kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain,
pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.
4.
Nilai Tukar Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar
tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat
peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa
jangkar.
Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau
otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau
menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan
oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor /
lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana
perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.
Di bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan
dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai
tukar target. Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di
mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur tangan untuk
membeli atau menjual yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam
band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapat dilihat
sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana band-band yang
diatur ke nol.)
Di bawah sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan
mata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang asing
(mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak
akan mengembang tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan segala
kekhawatiran tentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang ingin
mengkonversi mata uang lokal ke mata uang (jangkar) keras.
Dalam dolarisasi , mata uang asing (biasanya dolar AS, maka
istilah “dolarisasi”) digunakan secara bebas sebagai media pertukaran, baik
secara eksklusif atau paralel dengan mata uang lokal. Hal ini dapat terjadi
karena penduduk setempat telah kehilangan iman semua dalam mata uang lokal,
atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah (biasanya untuk mengendalikan
inflasi dan impor kebijakan moneter kredibel).
Kebijakan ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan
otoritas moneter asing atau pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara
mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam jangkar
bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana kebijakan moneter lokal
menjadi tergantung pada jangkar bangsa tergantung pada faktor-faktor seperti
mobilitas modal, keterbukaan, saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur
dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif /
Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka
menambah jumlah uang yang beedar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif /
Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan alam rangka
mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat
(tight money policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan
instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market
Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang
beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli
surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar
berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada
masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau
singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat
Berharga Pasar Uang.
2.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang
beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum
terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral.
Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank
sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang
beredar berkurang.
3.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur
jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang
harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah
menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar,
pemerintah menaikkan rasio.
4.
Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan
moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada
pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk
berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak
jumlah uang beredar pada perekonomian.
Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di
lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk
mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan
tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk
menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan
kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang
lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran
daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran,
pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
2.3
Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan
Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa
kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan
pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat
bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal
akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada
giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar
barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat
harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah
yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan
memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai
umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat
berharga.
BAB III
P E N U T U P
3.1
Kesimpulan
Dari
pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa :
Kebijakan
fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk
mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati
full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar
inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi
negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan
negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan
barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar.
Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan
bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak
ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
DAFTAR PUSTAKA
- http://www.econlib.org/library/Enc/FiscalPolicy.html
- http://dictionary.reference.com/browse/straitjacket
- Heyne, PT, Boettke, PJ, Prychitko, DL (2002): Jalan Ekonomi Berpikir (10 red). Prentice Hall.
- Larch, M. dan J. Nogueira Martins (2009): Kebijakan Fiskal Membuat di Uni Eropa – Sebuah Kajian Praktek dan Tantangan kini. Routledge.
- ”Kebijakan Moneter” . Federal Reserve Board. 3 Januari .
- ” BM Friedman , “Kebijakan Moneter,” Abstrak. . ” Ensiklopedi Internasional & Perilaku Ilmu Sosial . 2001. hal 9976-9984.
- Rogoff, Kenneth , 1985. “Komitmen optimal ke Target Moneter Intermediate”, Quarterly Journal of Economics 100, hal 1169-1189
- Forder, James (Desember 2004). “” Kredibilitas “dalam Konteks: Apakah Bankers Tengah dan ekonom Interpretasikan Jangka Waktu Berbeda”? (pdf). Econ Jurnal .
- ”Bank of England didirikan 1694″ . BBC. 31 Maret .
- ”Undang-undang Federal Reserve” . Federal Reserve Board. 14 Mei .
- Friedman, Milton (1960). Sebuah Program Stabilitas Moneter. Fordham University Press.
- Bernanke, Ben (2006). “Agregat Moneter dan Kebijakan Moneter di Federal Reserve: Sebuah Perspektif Sejarah” . Federal .
- Nelson, Edward (2007). “Milton Friedman dan US Sejarah Moneter: 1961-2006″ :. Federal Reserve Bank of St Louis Review (89 171 .
- ”Blog: Favorite Friedman tanda kutip” .
- Friedman, mengutip Milton, Wikiquote
- ”Nilai Tukar” . Perpustakaan Ekonomi dan Liberty. 31 Maret .
- ”Kasus Terhadap The Fed” . 5 Juni .
- Orphanides, Athanasios . Taylor aturan (Abstrak) . The New Palgrave Dictionary of Economics , Edisi ke-2. v. 8. hal .
- Abdel-Monem, Tarik. “Apa itu Standar Emas?” . University of Iowa Pusat Pusat Internasional Keuangan dan .
- Eichengreen, Barry (1992): Golden. belenggu Standar Emas dan Depresi Besar, 1919-1939. New York: Oxford University Press. ISBN 0195064313
- Olivei, Giovanni P. (2002). “Swiss Pendekatan Kebijakan Moneter” :. New England Economic Review (Federal Reserve Bank of Boston) (Kuartal Kedua) .
- ”Kerangka Kebijakan Moneter” . Bank Of England. .
”US Kebijakan Moneter: Sebuah Pengantar” .
Bank Federal San Francisco. .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar